sumber berita Menunggu Tindakan Menpora dan Babak Baru Sepakbola Indonesia : detik.com
Sepakbola Indonesia sedang memasuki sebuah babak baru yang sebenarnya pernah terjadi beberapa kali. Siapa lebih berkuasa atas sepakbola di negeri ini: pemerintah atau PSSI?
Imam Nahrawi sepertinya memilih membenahi sepakbola sebagai salah satu pekerjaan prioritasnya, setelah dia dipilih Presiden Joko Widodo sebagai menteri pemuda dan olahraga. Dia mungkin tak punya banyak pilihan ketika di awal masa tugasnya sudah muncul begitu riuh skandal sepakbola gajah pada Oktober tahun lalu, yang mana hal itu cuma satu dari sekian banyak masalah yang telah menggerogoti sepakbola di tanah air.
Langkah pertama Imam adalah membentuk sebuah grup bernama Tim Sembilan, yang berisi figur-figur dari berbagai kalangan, untuk mengevaluasi kinerja PSSI, yang selama ini kerap mendapat sorotan dan kritikan. Badan Olahraga Profesional Indonesia (BOPI), yang sebenarnya sudah ada sejak lama, kali ini "berubah jadi galak". Badan yang diketuai Mayjend (Purn.) Noor Aman itu dengan lantang "mengambil alih" proses verifikasi klub-klub calon peserta Indonesia Super League (ISL) 2015, dengan mengacu pada peraturan yang sudah dibuat oleh otoritas republik ini, antara lain Undang Undang No. 3 tahun 2005, tentang Sistem Keolahragaan Nasional.
Mereka memang harus memiliki dasar hukum untuk "menandingi" statuta FIFA yang selama ini dijadikan "kitab suci" oleh PSSI. Berulang kali, setiap kali polemik PSSI dan pemerintah muncul, PSSI selalu menyatakan bahwa sepakbola adalah milik FIFA, dan setiap intervensi negara akan berpotensi sanksi dari induk mereka: FIFA.
Itulah yang sedang terjadi lagi ketika BOPI bergeming dengan sikapnya kali ini. Awalnya klub-klub melakukan perlawanan, walaupun pada akhirnya, satu per satu, kelengkapan administrasi itu mereka penuhi juga --sampai menit-menit terakhir.
Setelah "berhasil" menunda jadwal kick-off ISL selama dua bulan, 16 dari 18 klub dinyatakan lolos verifikasi. Mereka mendapat rekomendasi untuk mengikuti kompetisi, walaupun 5 di antaranya mendapat catatan untuk dilengkapi sambil berjalan.
"Sikap keras dan tegas yang saya pilih dalam tata kelola sepakbola Indonesia pada akhirnya membuat klub berbondong-bondong membenahi aspek legalitas ini. Mau disangkal seperti apapun tetap tidak bisa menutupi kenyataan bahwa sikap tegas dan tanpa kompromi yang saya pilih yang akhirnya berhasil memaksa klub-klub di Indonesia untuk membenahi persoalan administratif ini," tulis Imam dalam kolom di detiksport, 31 Maret 2015.
"Jika saja tata kelola kompetisi ini sudah berjalan dengan baik, tidak perlu saya mengambil langkah seperti ini. Sudah hampir tujuh tahun persoalan ini dibiarkan dengan standar yang kendor dan kompromi yang terlalu besar. Saya terpaksa mengambil risiko, termasuk risiko politik dicecar oleh teman-teman DPR atau dimaki oleh suporter dan pengurus klub. Semua agar perbaikan tata kelola sepakbola Indonesia bisa berlangsung dengan cepat."
Tapi keputusan BOPI belum menuntaskan persoalan. Ada dua klub yang tidak mereka beri rekomendasi, yaitu Arema Cronus dan Persebaya Surabaya. Alasannya adalah urusan legalitas kepemilikan klub, yang mana kedua klub tersebut tersangkut isu kepemilikan "ganda". Konsekuensinya adalah, Arema dan Persebaya dilarang mengikuti kompetisi.
PT Liga Indonesia sudah pasang badan. Mereka kembali ke awal, bahwa tidak ada otoritas lain yang punya hak mengatur pengelolaan mereka kecuali federasi (PSSI). PT Liga dan PSSI sampai-sampai dua kali bertemu dengan DPR dan terakhir minta restu kepada Wakil Presiden Jusuf Kalla.
Silahkan mampir ke situs cara biar cepat hamil . Hatur nuhun anda sudah mengunjungi Menunggu Tindakan Menpora dan Babak Baru Sepakbola Indonesia
Imam Nahrawi sepertinya memilih membenahi sepakbola sebagai salah satu pekerjaan prioritasnya, setelah dia dipilih Presiden Joko Widodo sebagai menteri pemuda dan olahraga. Dia mungkin tak punya banyak pilihan ketika di awal masa tugasnya sudah muncul begitu riuh skandal sepakbola gajah pada Oktober tahun lalu, yang mana hal itu cuma satu dari sekian banyak masalah yang telah menggerogoti sepakbola di tanah air.
Langkah pertama Imam adalah membentuk sebuah grup bernama Tim Sembilan, yang berisi figur-figur dari berbagai kalangan, untuk mengevaluasi kinerja PSSI, yang selama ini kerap mendapat sorotan dan kritikan. Badan Olahraga Profesional Indonesia (BOPI), yang sebenarnya sudah ada sejak lama, kali ini "berubah jadi galak". Badan yang diketuai Mayjend (Purn.) Noor Aman itu dengan lantang "mengambil alih" proses verifikasi klub-klub calon peserta Indonesia Super League (ISL) 2015, dengan mengacu pada peraturan yang sudah dibuat oleh otoritas republik ini, antara lain Undang Undang No. 3 tahun 2005, tentang Sistem Keolahragaan Nasional.
Mereka memang harus memiliki dasar hukum untuk "menandingi" statuta FIFA yang selama ini dijadikan "kitab suci" oleh PSSI. Berulang kali, setiap kali polemik PSSI dan pemerintah muncul, PSSI selalu menyatakan bahwa sepakbola adalah milik FIFA, dan setiap intervensi negara akan berpotensi sanksi dari induk mereka: FIFA.
Itulah yang sedang terjadi lagi ketika BOPI bergeming dengan sikapnya kali ini. Awalnya klub-klub melakukan perlawanan, walaupun pada akhirnya, satu per satu, kelengkapan administrasi itu mereka penuhi juga --sampai menit-menit terakhir.
Setelah "berhasil" menunda jadwal kick-off ISL selama dua bulan, 16 dari 18 klub dinyatakan lolos verifikasi. Mereka mendapat rekomendasi untuk mengikuti kompetisi, walaupun 5 di antaranya mendapat catatan untuk dilengkapi sambil berjalan.
"Sikap keras dan tegas yang saya pilih dalam tata kelola sepakbola Indonesia pada akhirnya membuat klub berbondong-bondong membenahi aspek legalitas ini. Mau disangkal seperti apapun tetap tidak bisa menutupi kenyataan bahwa sikap tegas dan tanpa kompromi yang saya pilih yang akhirnya berhasil memaksa klub-klub di Indonesia untuk membenahi persoalan administratif ini," tulis Imam dalam kolom di detiksport, 31 Maret 2015.
"Jika saja tata kelola kompetisi ini sudah berjalan dengan baik, tidak perlu saya mengambil langkah seperti ini. Sudah hampir tujuh tahun persoalan ini dibiarkan dengan standar yang kendor dan kompromi yang terlalu besar. Saya terpaksa mengambil risiko, termasuk risiko politik dicecar oleh teman-teman DPR atau dimaki oleh suporter dan pengurus klub. Semua agar perbaikan tata kelola sepakbola Indonesia bisa berlangsung dengan cepat."
Tapi keputusan BOPI belum menuntaskan persoalan. Ada dua klub yang tidak mereka beri rekomendasi, yaitu Arema Cronus dan Persebaya Surabaya. Alasannya adalah urusan legalitas kepemilikan klub, yang mana kedua klub tersebut tersangkut isu kepemilikan "ganda". Konsekuensinya adalah, Arema dan Persebaya dilarang mengikuti kompetisi.
PT Liga Indonesia sudah pasang badan. Mereka kembali ke awal, bahwa tidak ada otoritas lain yang punya hak mengatur pengelolaan mereka kecuali federasi (PSSI). PT Liga dan PSSI sampai-sampai dua kali bertemu dengan DPR dan terakhir minta restu kepada Wakil Presiden Jusuf Kalla.
No comments:
Post a Comment